Investasi properti Tokyo

Bisakah warga asing membeli properti di Tokyo dan mengelolanya dari luar Jepang?

Anda dapat mempertimbangkan properti Tokyo dari luar negeri maupun saat tinggal di Jepang. Kami menerima pertanyaan tertulis dalam bahasa Indonesia dan bersama Anda membandingkan biaya pembelian, arus kas sewa, serta prospek penjualan kembali sebelum Anda mengambil keputusan. Panduan ini menjelaskan aturan, pajak, dan tahapan per November 2026.

Ringkasan

Ya. Warga negara asing, termasuk mereka yang tidak tinggal di Jepang, pada umumnya dapat membeli properti di Tokyo. Tinggal di Jepang atau memiliki status penduduk tetap (永住者) pada umumnya bukan syarat untuk memiliki properti; pembiayaan dan status residensi pajak merupakan persoalan tersendiri. Ouchi Hompo, perusahaan properti berizin di Tokyo, menerima pertanyaan tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengelola properti sewa di 23 distrik khusus Tokyo, dari satu unit hingga seluruh bangunan.

  • Nonresiden melaporkan perolehan hak milik kepada Menteri Keuangan (財務大臣) melalui Bank Jepang (日本銀行) dalam 20 hari, termasuk untuk rumah yang digunakan sendiri (aturan sejak 1 April 2026).
  • Sewa yang dibayarkan kepada pemilik nonresiden pada umumnya dikenai pemotongan pajak di sumber (源泉徴収) sebesar 20,42%; penyewa perorangan yang menyewa properti sebagai tempat tinggal bagi dirinya atau kerabatnya tidak melakukan pemotongan.
  • Hasil penjualan yang dibayarkan kepada penjual nonresiden pada umumnya dikenai pemotongan pajak sebesar 10,21%; pengecualian mensyaratkan harga sebesar JPY 100 juta atau kurang dan pembeli perorangan yang membeli properti sebagai tempat tinggal bagi dirinya atau kerabatnya. Pajak yang dipotong diperhitungkan sebagai kredit dalam pelaporan pajak di Jepang, yang diajukan melalui perwakilan urusan pajak (納税管理人; nōzei kanrinin) di Jepang.
  • Siapkan anggaran untuk biaya pembelian, pajak properti tahunan, masa kosong tanpa penyewa, perbaikan, dan perubahan nilai tukar.
  • Biaya pengelolaan sekitar 5% dari sewa, dengan penawaran biaya untuk setiap properti; kami tidak menempatkan pengelola yang tinggal atau bertugas tetap di lokasi.
  • Sejak 1 Oktober 2026, pajak konsumsi (消費税) berlaku atas komisi perantaraan properti di Jepang, termasuk ketika klien tinggal di luar Jepang.
  • Per 16 November 2026, tidak ada undang-undang Jepang yang membatasi pembelian properti berdasarkan kewarganegaraan pembeli; kewajiban pemberitahuan berdasarkan lokasi, pelaporan berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri (外国為替及び外国貿易法; FEFTA), serta persyaratan pendaftaran hak tetap berlaku.

Lihat 12 contoh situasi, mulai dari tempat tinggal mahasiswa yang dibeli orang tua di luar negeri hingga penjualan rumah warisan dari luar Jepang.

Bisakah warga asing atau nonresiden membeli properti di Tokyo?

Ya. Jepang tidak memiliki larangan umum berdasarkan kewarganegaraan untuk memiliki tanah atau bangunan hunian biasa, dan tinggal di Jepang atau memiliki status penduduk tetap bukan syarat umum kepemilikan. Pajak terkait properti juga pada umumnya dikenakan tanpa membedakan kewarganegaraan, meskipun sejumlah aturan berbeda bagi orang yang tinggal di luar Jepang. Pembatasan yang terkait dengan lokasi tertentu tetap berlaku, sebagaimana dijelaskan di bawah. Per 16 November 2026, tidak ada undang-undang Jepang yang berlaku maupun rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Parlemen Jepang (国会) yang membatasi pembelian properti berdasarkan kewarganegaraan pembeli.

Di Jepang, hak milik atas tanah tidak memiliki batas waktu, dan kepemilikan bangunan terpisah dari kepemilikan tanahnya. Namun, sebagian kondominium berdiri di atas tanah sewa; pada hak sewa tanah berjangka tetap (定期借地権), hak atas tanah berakhir setelah jangka waktu yang ditetapkan tanpa perpanjangan. Jenis hak yang berlaku dicantumkan dalam penjelasan hal-hal penting (重要事項説明) sebelum Anda menandatangani kontrak.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang (民法), Pasal 206 (bahasa Jepang); Undang-Undang Sewa Tanah dan Bangunan (借地借家法), Pasal 22 (bahasa Jepang) (per November 2026).

Membeli atau memiliki properti tidak memberikan visa atau status izin tinggal (在留資格). Status izin tinggal didasarkan pada kegiatan Anda di Jepang atau status pribadi Anda, dan harus diajukan secara terpisah. Kami dapat memperkenalkan Anda kepada mitra ahli administrasi hukum berlisensi (行政書士; gyōsei shoshi), yaitu tenaga profesional berkualifikasi nasional di Jepang yang menangani prosedur administratif, untuk pengajuan status izin tinggal. Ahli administrasi hukum tersebut menangani dokumen dan prosedur permohonannya.

Sumber: Kajian Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (衆議院) tentang perolehan properti oleh warga asing (bahasa Jepang); Badan Layanan Imigrasi Jepang (出入国在留管理庁): status izin tinggal (bahasa Jepang) (per November 2026).

Undang-Undang Tanah Penting Jepang, yang nama resminya adalah Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengaturan Penggunaan Properti di Sekitar Fasilitas Penting dan di Pulau-Pulau Terluar Wilayah Negara (重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律), berlaku di sekitar fasilitas yang ditetapkan dan di pulau-pulau terluar perbatasan. Tanah di sana dapat ditetapkan sebagai kawasan pemantauan (注視区域), tempat pemerintah dapat memeriksa penggunaan tanah. Di kawasan pemantauan khusus (特別注視区域), penjual dan pembeli wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Perdana Menteri (内閣総理大臣) melalui Kantor Kabinet (内閣府) sebelum membuat kontrak yang mengalihkan hak milik atas tanah atau bangunan seluas 200 meter persegi atau lebih. Untuk bangunan, yang dihitung adalah luas lantai total. Kawasan pemantauan biasa tidak menimbulkan kewajiban pemberitahuan ini, dan aturan tersebut berlaku tanpa membedakan kewarganegaraan. Di kedua jenis kawasan, pemerintah dapat memberikan rekomendasi, kemudian memerintahkan tindakan apabila tanah atau bangunan digunakan dengan cara yang mengganggu fungsi fasilitas tersebut.

Di 23 distrik khusus Tokyo, sebagian wilayah Chiyoda, Minato, Shinjuku, Shinagawa, Meguro, Setagaya, Shibuya, Kita, Itabashi, dan Nerima merupakan kawasan pemantauan, misalnya di sekitar Kementerian Pertahanan (防衛省) di Ichigaya. Per November 2026, daftar kawasan pemantauan khusus di Tokyo yang diterbitkan Kantor Kabinet mencakup area di sekitar Pangkalan Udara Yokota di Tokyo bagian barat dan sejumlah pulau terluar, bukan 23 distrik khusus. Alamat dapat diperiksa melalui peta daring pemerintah.

Rancangan undang-undang pemerintah yang diajukan ke Parlemen pada 23 Oktober 2026 akan menambahkan fasilitas seperti Istana Kekaisaran, Gedung Parlemen, dan Kantor Perdana Menteri ke daftar fasilitas penting. Rancangan tersebut juga akan membentuk sistem perizinan untuk kawasan pembatasan (規制区域) yang baru ditetapkan. Per 16 November 2026, rancangan itu telah dirujuk ke Komite Kabinet Dewan Perwakilan Rakyat (衆議院内閣委員会) pada 10 November 2026 dan belum disahkan menjadi undang-undang. Jika disahkan, aturan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan melalui peraturan kabinet dalam 18 bulan sejak pengundangannya. Sistem perizinan hanya akan berlaku di kawasan pembatasan yang ditetapkan di dalam kawasan pemantauan khusus di sekitar fasilitas yang sangat penting dan di pulau perbatasan tak berpenghuni; penolakan akan didasarkan pada hubungan dengan pemerintah atau militer asing, bukan kewarganegaraan, dan pembeli Jepang juga akan tercakup. Kami memeriksa aturan yang berlaku bagi properti tertentu sebelum Anda menandatangani kontrak.

Sumber: Kantor Kabinet: persyaratan pemberitahuan (bahasa Inggris); kawasan pemantauan di Tokyo (bahasa Jepang); kawasan pemantauan khusus di Tokyo (bahasa Jepang); peta daring kawasan yang ditetapkan (bahasa Jepang); Dewan Perwakilan Rakyat: naskah rancangan perubahan undang-undang (bahasa Jepang) dan status pembahasan legislatif (bahasa Jepang) (per November 2026; status rancangan diperiksa pada 16 November 2026).

Apa yang wajib dilaporkan nonresiden setelah membeli properti?

Berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri (FEFTA), nonresiden yang memperoleh properti di Jepang wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan melalui Bank Jepang dalam 20 hari setelah perolehan. Laporan harus ditulis dalam bahasa Jepang dan dapat diajukan oleh nonresiden atau oleh kuasa yang tinggal di Jepang; Kementerian Keuangan (財務省) menyarankan penggunaan kuasa di Jepang jika Anda tidak menguasai bahasa Jepang. Tidak ada batas minimum harga atau luas, dan perolehan melalui warisan juga termasuk. Perusahaan nonresiden juga wajib melapor, dengan menyebutkan perwakilan serta negara tempat perusahaan tersebut berada.

Status residen berdasarkan FEFTA tidak sama dengan kewarganegaraan. Warga negara asing pada umumnya diperlakukan sebagai nonresiden, tetapi mereka yang bekerja di kantor di Jepang, atau telah tinggal di Jepang selama enam bulan atau lebih sejak kedatangannya, pada umumnya diperlakukan sebagai residen.

Aturan berubah pada 1 April 2026. Perolehan hak milik kini wajib dilaporkan apa pun penggunaannya, termasuk rumah untuk digunakan sendiri, kantor sendiri, dan pembelian dari nonresiden lain. Pengecualian yang masih berlaku hanya mencakup hak tertentu selain hak milik, seperti sewa untuk tempat tinggal atau kantor sendiri; rumah liburan atau rumah kedua tidak dianggap sebagai penggunaan untuk tempat tinggal berdasarkan aturan ini. Jika tenggat telah lewat, Kementerian Keuangan meminta agar laporan disampaikan sesegera mungkin disertai penjelasan singkat; FEFTA menetapkan sanksi atas kegagalan melapor dan laporan palsu.

Residen yang menerima pembayaran lebih dari setara JPY 30 juta dari nonresiden dalam satu transaksi, misalnya penjual di Jepang, menyampaikan laporan pembayaran tersendiri. Pembayaran dengan aset kripto dikenai pemeriksaan identitas yang ketat dan tidak boleh dilakukan melalui layanan pertukaran yang tidak terdaftar.

ProsedurWaktu pengurusanPihak yang menangani
Pemberitahuan kawasan pemantauan khusus (kontrak tanah atau bangunan seluas 200 m² atau lebih di kawasan tersebut)Sebelum kontrakPenjual dan pembeli
Identitas, sumber dana, dan jalur pembayaranSebelum kontrak dan pelunasan transaksiPembeli, perantara, bank, dan ahli hukum pendaftaran berlisensi (司法書士)
Laporan perolehan berdasarkan FEFTADalam 20 hari setelah perolehanPihak nonresiden yang memperoleh properti, atau kuasa yang tinggal di Jepang
Pendaftaran perubahan nama atau alamatDalam dua tahun sejak perubahan (perubahan sebelum 1 April 2026: paling lambat 31 Maret 2028)Pemilik, secara langsung atau melalui ahli hukum pendaftaran berlisensi
Perwakilan urusan pajak (nōzei kanrinin) untuk pajak nasionalMemberi tahu kantor pajak (税務署) saat perwakilan ditunjuk, atau paling lambat pada hari Anda meninggalkan JepangPemilik dan perwakilan urusan pajak yang ditunjuk (perorangan atau perusahaan)
Perwakilan urusan pajak untuk pajak Tokyo (pajak perolehan properti (不動産取得税), pajak aset tetap (固定資産税), dan pajak perencanaan kota (都市計画税))Saat memperoleh properti ketika tinggal di luar negeri, atau sebelum pindah ke luar negeriPemilik, melalui kantor pajak metropolitan Tokyo (都税事務所)

Sumber: Kementerian Keuangan: pelaporan FEFTA (bahasa Inggris); brosur perbandingan aturan sebelum dan sesudah 1 April 2026 (bahasa Inggris); tanya jawab laporan perolehan, Juni 2026 (bahasa Inggris); panduan pengisian laporan, termasuk laporan pembayaran (bahasa Jepang); permintaan terkait transaksi properti menggunakan aset kripto, 28 April 2026 (bahasa Jepang) (per November 2026). Sumber untuk baris lainnya tercantum pada bagian-bagian di bawah.

Dokumen, identitas, dan sumber dana

Siapkan paspor dan bukti alamat Anda saat ini. Untuk pemilik yang tinggal di luar negeri, bukti alamat pada umumnya berupa surat keterangan yang diterbitkan pemerintah negara kewarganegaraan atau tempat tinggal Anda, atau pernyataan di bawah sumpah yang disahkan oleh notaris di negara tersebut beserta salinan paspor. Dokumen berbahasa asing memerlukan terjemahan bahasa Jepang. Sertifikat tanda tangan atau surat kuasa juga mungkin diperlukan, tergantung transaksinya. Ahli hukum pendaftaran berlisensi mitra kami akan memastikan dokumen, pengesahan, dan prosedur pendaftaran yang dapat diterima sebelum Anda mengurusnya.

Warga asing yang tinggal di Jepang dapat menggunakan dokumen domisili dan pendaftaran cap resmi Jepang jika sesuai. Pemilik yang tinggal di luar negeri memberikan informasi kontak di Jepang untuk pendaftaran, atau menyatakan bahwa tidak ada kontak tersebut. Pemilik asing juga memberikan informasi nama dalam alfabet Latin. Sejak 5 Oktober 2026, informasi pencarian yang disampaikan bersama pendaftaran hak milik perorangan juga mencakup kewarganegaraan (atau wilayah). Jika Anda menunjuk kontak di Jepang, orang atau perusahaan tersebut memberikan persetujuan tertulis beserta sertifikat cap resmi. Nama dan alamat pemilik yang terdaftar dapat dilihat oleh siapa pun yang meminta salinan resmi catatan pendaftaran. Kontak untuk pendaftaran, pengelola properti, dan perwakilan urusan pajak merupakan peran yang berbeda.

Setelah membeli, pastikan data pendaftaran properti Anda selalu mutakhir. Sejak 1 April 2026, pemilik wajib mendaftarkan perubahan nama atau alamat dalam dua tahun sejak perubahan; perubahan sebelumnya yang belum didaftarkan harus didaftarkan paling lambat 31 Maret 2028. Kelalaian tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat dikenai denda nonpidana hingga JPY 50.000. Pemilik perorangan yang tinggal di luar negeri tidak tercakup dalam pembaruan otomatis catatan pendaftaran, yang mengandalkan data penduduk Jepang, sehingga mereka mengajukan perubahan secara langsung atau melalui ahli hukum pendaftaran berlisensi.

Sumber: Kementerian Kehakiman (法務省): bukti alamat di luar negeri (bahasa Jepang); nama dalam alfabet Latin dan kontak di Jepang (bahasa Jepang); informasi pencarian untuk pendaftaran (bahasa Jepang); pembaruan alamat otomatis dan pemilik di luar negeri (bahasa Jepang); Biro Urusan Hukum (法務局): kewajiban pendaftaran perubahan alamat (bahasa Jepang); Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (国土交通省; MLIT): panduan klien asing, 2017 (dokumen tanda tangan, hlm. 10) (bahasa Jepang); Undang-Undang Pendaftaran Properti (不動産登記法), Pasal 119 (bahasa Jepang) (per November 2026).

Untuk jual beli properti, Undang-Undang Pencegahan Pengalihan Hasil Kejahatan Jepang (犯罪による収益の移転防止に関する法律) mewajibkan perantara memverifikasi identitas, tujuan transaksi, dan pekerjaan Anda. Untuk perusahaan, pemeriksaan juga mencakup kegiatan usaha, orang yang bertindak atas namanya, dan pemilik manfaatnya. Bukti sumber dana dapat diminta sesuai tingkat risiko transaksi. Transaksi dengan orang yang memiliki kedudukan politik penting di luar negeri dan anggota keluarganya, atau dengan orang maupun perusahaan yang berlokasi di Iran atau Korea Utara, memerlukan verifikasi yang diperketat, termasuk dokumen aset dan penghasilan jika nilainya melebihi JPY 2 juta. Pembayaran tunai yang tidak melalui bank dan dana yang sumbernya tidak jelas diperlakukan sebagai risiko lebih tinggi. Pembelian tanpa pinjaman diperiksa dengan cara yang sama. Catatan bank, dokumen warisan, atau perjanjian penjualan usaha dapat membantu menjelaskan asal dana; kirimkan dokumen sensitif hanya setelah metode penyerahannya disepakati.

Pembelian melalui perusahaan juga mengubah dokumen, pembiayaan, dan perlakuan pajak dibandingkan pembelian perorangan. Diskusikan struktur kepemilikan yang direncanakan dengan penasihat hukum dan pajak sebelum menandatangani kontrak.

Sumber: MLIT: kewajiban verifikasi identitas (bahasa Jepang); MLIT: pedoman antipencucian uang (bahasa Jepang) (per November 2026).

Berapa biaya membeli dan memiliki properti di Tokyo?

Pisahkan harga properti, biaya transaksi, dan dana cadangan operasional. Pajak perolehan properti didasarkan pada nilai taksiran properti, umumnya nilai dalam daftar pajak aset tetap, bukan harga pembelian; bangunan baru atau perluasan bangunan dinilai secara terpisah. Untuk perolehan hingga 31 Maret 2027, tarifnya adalah 3% untuk tanah dan bangunan hunian serta 4% untuk bangunan lainnya, dan tanah yang dinilai sebagai tanah bangunan (宅地; takuchi) dikenai pajak atas setengah nilai taksirannya. Keringanan bergantung pada properti dan penggunaannya, sehingga keringanan bagi pemilik yang menghuni propertinya sendiri tidak boleh dianggap berlaku bagi investasi sewa.

TahapBiaya atau pajakHal yang perlu dianggarkan
PembelianPajak pendaftaran dan perizinan (登録免許税); honorarium ahli hukum pendaftaran berlisensiPajak pendaftaran dan honorarium profesional merupakan biaya terpisah.
PembelianPajak perolehan propertiPajak daerah yang sering ditagihkan setelah transaksi selesai; sisihkan dana untuk pembayarannya.
PembelianBea meterai (印紙税)Berlaku atas kontrak kertas yang menjadi objek pajak, sesuai nilai yang tercantum.
Pembelian atau penjualanKomisi perantaraanBatas umum untuk harga di atas JPY 4 juta: (harga × 3% + JPY 60.000) ditambah pajak konsumsi, untuk setiap klien. Pajak konsumsi atas properti itu sendiri tidak dimasukkan ke dasar perhitungan. Sejak 1 Oktober 2026, pajak konsumsi (10%) berlaku atas komisi meskipun klien tinggal di luar Jepang; kontrak yang ditandatangani pada atau sebelum 31 Maret 2026 tetap mengikuti perlakuan sebelumnya.
Kepemilikan tahunanPajak aset tetap; pajak perencanaan kota jika berlakuPajak daerah, terpisah dari pajak penghasilan atas sewa. Pajak tahun berjalan biasanya dibagi antara penjual dan pembeli berdasarkan tanggal saat pelunasan transaksi.
OperasionalPengelolaan, asuransi, perbaikan, dan masa kosong tanpa penyewaIuran perhimpunan pemilik kondominium dan dana cadangan perbaikan merupakan biaya tambahan di luar pengelolaan sewa.
Pembiayaan dan transferBiaya pinjaman, bank, pengiriman uang, dan penukaran mata uangDapatkan ketentuan untuk jalur pembayaran yang benar-benar akan digunakan.

Aturan khusus komisi perantaraan dapat berlaku untuk properti berharga JPY 8 juta atau kurang. Kami menjelaskan biaya yang berlaku sebelum kesepakatan; rumus umum bukan batas yang berlaku untuk setiap transaksi properti berharga rendah.

Di 23 distrik khusus Tokyo, Pemerintah Metropolitan Tokyo (東京都) mengenakan pajak aset tetap dan pajak perencanaan kota kepada pemilik yang terdaftar per 1 Januari dan mengirimkan surat pemberitahuan pajak pada Juni. Jika Anda tinggal di luar negeri, Anda menyampaikan pemberitahuan penunjukan perwakilan urusan pajak kepada kantor pajak metropolitan Tokyo agar pemberitahuan pajak perolehan dan pajak properti tahunan dikirimkan kepada seseorang di Jepang.

Sumber: Badan Pajak Nasional (国税庁; NTA): pajak bagi pemilik properti yang tinggal di luar negeri (bahasa Inggris); Tokyo: pajak perolehan properti (bahasa Jepang); Tokyo: tanya jawab pajak perolehan properti (pemilik di luar negeri, pertanyaan 27) (bahasa Jepang); Tokyo: pajak aset tetap dan pajak perencanaan kota (bahasa Jepang); MLIT: biaya pembelian dan komisi perantaraan (bahasa Jepang); batas komisi dan aturan properti berharga rendah (bahasa Jepang); NTA No. 6567: layanan kepada nonresiden (bahasa Jepang); NTA: perubahan pajak konsumsi 2026, bagian V (bahasa Jepang) (per November 2026).

Bagaimana pajak atas sewa, penjualan, dan warisan bagi pemilik nonresiden?

Penghasilan sewa bagi pemilik nonresiden

Status residensi pajak ditentukan oleh keadaan Anda, seperti lokasi pusat kehidupan Anda, bukan hanya kewarganegaraan. Untuk pajak penghasilan, Anda pada umumnya dianggap nonresiden kecuali memiliki domisili di Jepang atau telah tinggal di sini secara berkelanjutan selama satu tahun atau lebih; ini berbeda dari penentuan status berdasarkan FEFTA di atas. Penghasilan sewa dari properti Jepang pada umumnya memerlukan pelaporan pajak penghasilan di Jepang meskipun pemilik tinggal di luar negeri. Anda menunjuk perwakilan urusan pajak (nōzei kanrinin) di Jepang dan memberi tahu kantor pajak: orang atau perusahaan di Jepang yang menyampaikan laporan dan membayar pajak atas nama Anda. Peran ini terpisah dari konsultan pajak berlisensi (税理士), dan hanya konsultan pajak berlisensi yang boleh menyiapkan laporan pajak dengan imbalan. Ouchi Hompo dapat bertindak sebagai perwakilan urusan pajak Anda, dengan biaya yang ditawarkan secara individual; laporan pajak disiapkan oleh konsultan pajak berlisensi mitra kami. Pajak yang dipotong merupakan pembayaran di muka yang diperhitungkan sebagai kredit dalam pelaporan, dan belum tentu merupakan jumlah pajak akhir Anda.

Sewa yang dibayarkan di Jepang kepada pemilik nonresiden pada umumnya dikenai pemotongan pajak sebesar 20,42% dari sewa bruto. Penyewa melakukan pemotongan, baik penyewa perusahaan maupun perorangan. Pengecualian berlaku jika penyewa perorangan menyewa properti sebagai tempat tinggal bagi dirinya atau kerabatnya; perusahaan yang menyewa hunian karyawan pada umumnya wajib memotong pajak. Sewa yang dibayarkan di luar Jepang juga dapat dikenai pemotongan jika pembayar memiliki domisili, tempat tinggal, atau kantor di Jepang. Pengiriman uang sewa ke luar negeri tidak menghapus kewajiban pajak Jepang. Mulai 2027, komponen tarif ini berubah: pajak penghasilan khusus pertahanan (防衛特別所得税) sebesar 1% ditambahkan dan pajak penghasilan tambahan khusus rekonstruksi (復興特別所得税) turun menjadi 1,1%, tetapi tarif gabungan 20,42%, 10,21%, dan 15,315% tetap sama.

Sumber: NTA No. 2880: pemotongan pajak atas sewa (bahasa Jepang); NTA No. 1926: penghasilan sewa nonresiden (bahasa Jepang); NTA No. 1923: penunjukan perwakilan urusan pajak (bahasa Jepang); NTA: status residensi pajak (bahasa Inggris); panduan NTA (bahasa Inggris) (per November 2026).

Penjualan: pemotongan atas hasil penjualan berbeda dari pajak atas keuntungan

Pembeli yang membayar penjual nonresiden pada umumnya memotong 10,21% dari nilai transaksi penjualan. Pengecualian mensyaratkan sekaligus harga JPY 100 juta atau kurang dan pembeli perorangan yang membeli untuk tempat tinggal dirinya atau kerabatnya. Harga rendah saja tidak cukup. Pajak yang dipotong diperhitungkan sebagai kredit terhadap pajak yang dihitung melalui pelaporan pajak penjual di Jepang. Hal ini juga penting ketika Anda membeli dari penjual nonresiden.

Sumber: NTA No. 2879: pembelian dari penjual nonresiden (bahasa Jepang) (per November 2026).

Untuk perorangan, tarif pajak atas keuntungan kena pajak bergantung pada lama kepemilikan properti per 1 Januari pada tahun penjualan: lebih dari lima tahun termasuk jangka panjang, sedangkan lima tahun atau kurang termasuk jangka pendek. Termasuk pajak penduduk (住民税), tarifnya adalah 20,315% untuk jangka panjang dan 39,63% untuk jangka pendek. Pajak penduduk dikenakan kepada orang yang memiliki alamat di Jepang pada 1 Januari tahun berikutnya. Karena itu, pemilik yang tinggal di luar negeri pada tanggal tersebut pada umumnya hanya membayar bagian pajak nasional: 15,315% atau 30,63%, termasuk pajak tambahan khusus. Pemilik berbentuk badan usaha mengikuti aturan yang berbeda.

Sumber: NTA No. 3208: keuntungan jangka panjang (bahasa Jepang); NTA No. 3211: keuntungan jangka pendek (bahasa Jepang); Tokyo: pajak penduduk perorangan (bahasa Jepang); Distrik Kita (北区): tempat tinggal dan tanggal penetapan 1 Januari (bahasa Jepang) (per November 2026).

Pajak warisan atas properti di Jepang

Properti di Jepang termasuk dalam cakupan pajak warisan Jepang (相続税) meskipun ahli waris tinggal di luar negeri. Ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar serta kewajiban pelaporan bergantung pada harta warisan, pengurangan, dan keringanan yang berlaku; ahli waris di luar negeri yang wajib melapor melakukannya melalui perwakilan urusan pajak di Jepang. Pewarisan pada umumnya diatur oleh hukum negara kewarganegaraan almarhum, sehingga ahli waris mungkin memerlukan dokumen dari negara tersebut. Ahli waris wajib mendaftarkan pewarisan dalam tiga tahun sejak mengetahuinya (denda nonpidana hingga JPY 100.000), di mana pun mereka tinggal.

Sumber: NTA No. 4138: ahli waris yang tinggal di luar negeri (bahasa Jepang); Kementerian Kehakiman: tanya jawab kewajiban pendaftaran pewarisan (bahasa Jepang); Undang-Undang tentang Aturan Umum Penerapan Hukum (法の適用に関する通則法), Pasal 36 (bahasa Jepang) (per November 2026).

Konsultan pajak berlisensi mitra kami menangani perhitungan dan pelaporan pajak individual di Jepang, termasuk persoalan residensi dan perjanjian pajak. Anda juga mungkin memiliki kewajiban pelaporan dan pajak di negara residensi pajak Anda; penasihat yang berkualifikasi di negara tersebut dapat menjelaskan apakah perjanjian pajak atau kredit pajak luar negeri memberikan keringanan. Ouchi Hompo menjelaskan kerangka umum dan menyediakan catatan properti; kami tidak memberikan nasihat pajak individual.

Sumber: Undang-Undang Konsultan Pajak Berlisensi (税理士法), Pasal 52 (bahasa Jepang) (per November 2026).

Pembiayaan dan perbandingan investasi properti

Pastikan kelayakan pembiayaan sebelum mengajukan penawaran. Nonresiden mungkin mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan di Jepang; kelayakan bergantung pada pemberi pinjaman, tempat tinggal dan penghasilan Anda, properti, serta tujuan penggunaannya. Status penduduk tetap dapat memengaruhi kelayakan, tetapi tidak menggantikan penilaian kredit. Jika Anda berencana membeli tanpa pinjaman, masukkan biaya transaksi dan dana cadangan operasional ke anggaran.

Sebagai contoh, Flat 35 (フラット35) mensyaratkan pemohon asing memiliki status penduduk tetap atau penduduk tetap khusus (特別永住者) dan tidak dapat membiayai properti yang ditujukan untuk disewakan. Pembiayaan investasi perlu ditanyakan secara terpisah. Sebagai contoh, pinjaman investasi nonresiden dari salah satu bank Jepang dibatasi bagi pemegang paspor Taiwan yang tinggal di Taiwan dan pemegang kartu identitas Hong Kong yang penghasilan utamanya berasal dari Hong Kong, dengan persyaratan minimum penghasilan atau aset bersih.

Sumber: Badan Pembiayaan Perumahan Jepang (独立行政法人住宅金融支援機構): persyaratan Flat 35 (bahasa Jepang); Tokyo Star Bank: persyaratan pinjaman investasi nonresiden (bahasa Inggris) (per November 2026).

Kami mengevaluasi perkiraan pendapatan sewa dengan memperhitungkan masa kosong tanpa penyewa, biaya pengelolaan, iuran kondominium, perbaikan, asuransi, pajak, dan pembayaran pinjaman. Kami juga menelaah prospek penjualan kembali, sisa utang, dan biaya penjualan. Perubahan nilai tukar memengaruhi anggaran pembelian maupun imbal hasil Anda dalam mata uang luar negeri. Kondisi bangunan, risiko gempa dan banjir, ketentuan sewa, serta dana cadangan perbaikan perlu dimasukkan dalam perbandingan. Sewa, harga jual kembali, dan imbal hasil investasi dapat turun.

Bangunan yang mulai dibangun sebelum 1 Juni 1981 dirancang berdasarkan standar ketahanan gempa lama; untuk rumah kayu, aturan sambungan dan dinding diperjelas pada Juni 2000. Jika bangunan lama telah menjalani penilaian ketahanan gempa, hasilnya dijelaskan sebelum kontrak. Sebagian pengembang kondominium baru membatasi jumlah unit per pembeli, mensyaratkan nama pembeli sama dengan nama dalam pendaftaran, dan melarang penjualan kembali sebelum serah terima.

Sumber: MLIT: ketahanan gempa rumah kayu yang dibangun berdasarkan standar 1981 (bahasa Jepang); Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Usaha Transaksi Tanah dan Bangunan (宅地建物取引業法施行規則), Pasal 16-4-3 (bahasa Jepang); Asosiasi Perusahaan Properti Jepang (一般社団法人不動産協会): langkah terkait penjualan kembali dalam jangka pendek, November 2025 (bahasa Jepang) (per November 2026).

Asuransi kebakaran tidak menanggung kebakaran atau kerusakan lain akibat gempa. Asuransi gempa (地震保険) untuk bangunan hunian ditambahkan pada polis asuransi kebakaran, sehingga periksa cakupan dan nilai pertanggungannya dengan perusahaan asuransi. Panduan kami dalam bahasa Jepang membahas dasar-dasar investasi properti (bahasa Jepang) dan dampak properti terhadap pajak (bahasa Jepang).

Sumber: Kementerian Keuangan: ikhtisar asuransi gempa (bahasa Inggris) (per November 2026).

Mulai dari anggaran dan rencana Anda

Beri tahu kami tempat tinggal, anggaran, dan apakah Anda ingin membeli, mengelola, atau menjual. Kami dapat membahas langkah berikutnya sebelum Anda memilih properti. Hubungi kami secara tertulis dalam bahasa Indonesia, atau baca 12 contoh situasi.

Pengelolaan properti Tokyo bagi pemilik di luar Jepang

Kami mengelola properti sewa di dalam 23 distrik khusus Tokyo, dari satu unit kondominium hingga seluruh bangunan. Pengelolaan dilakukan melalui kunjungan dan penanganan sesuai kebutuhan, tanpa pengelola yang ditempatkan di lokasi. Acuan biayanya sekitar 5% dari sewa, dengan penawaran biaya untuk setiap properti; penawaran mencantumkan perlakuan pajak konsumsi, layanan yang termasuk, dan biaya tambahan jika ada.

Pengelolaan sewa unit kondominium terpisah dari pengelolaan bagian bersama oleh perhimpunan pemilik. Sejak 1 April 2026, pemilik unit kondominium yang tidak tinggal di Jepang dapat menunjuk pengelola di Jepang (国内管理人) untuk menerima pemberitahuan perhimpunan, memberikan suara, dan membayar iuran; peraturan pengelolaan perhimpunan (管理規約) dapat mewajibkan penunjukan tersebut. Untuk sengketa utang, pengakhiran kontrak, atau proses pengosongan, pemilik menunjuk pengacara; kami menyediakan catatan. Informasi lebih lanjut tentang layanan pengelolaan properti sewa kami (bahasa Jepang).

Pengelolaan yang dijelaskan di sini ditujukan untuk sewa hunian biasa. Penyewaan jangka pendek (minpaku) berdasarkan Undang-Undang Usaha Penginapan di Rumah Tinggal (住宅宿泊事業法) merupakan usaha terpisah: diperlukan pemberitahuan kepada pemerintah distrik, batas operasionalnya 180 hari per tahun, dan dapat dibatasi lebih lanjut oleh peraturan distrik serta peraturan pengelolaan kondominium. Jika operator tidak berada di lokasi selama tamu menginap, tugas pengelolaan yang diwajibkan pada umumnya harus diserahkan kepada usaha pengelolaan minpaku terdaftar. Aturan distrik semakin diperketat: Shibuya memperluas zona pembatasannya sejak 1 Juli 2026, dan Shinjuku telah mengusulkan pelarangan minpaku baru di zona hunian serta penerapan pembatasan pada minpaku yang sudah ada dua tahun setelah perubahan mulai berlaku (belum disahkan). Mulai 1 April 2027, pajak akomodasi Tokyo (宿泊税), sebesar 3% dari tarif kamar untuk masa inap dengan tarif JPY 13.000 atau lebih per orang per malam, juga berlaku bagi tamu minpaku dan dipungut oleh operator. Ouchi Hompo tidak mengoperasikan atau mengelola minpaku.

Sumber: Badan Pariwisata Jepang (観光庁): ikhtisar Undang-Undang Usaha Penginapan di Rumah Tinggal (bahasa Jepang); Kementerian Kehakiman: perubahan 2026 atas Undang-Undang Kepemilikan Unit Bangunan dan Hal-Hal Terkait (建物の区分所有等に関する法律) (bahasa Jepang); Distrik Shibuya (渋谷区): perubahan peraturan minpaku 2026 (bahasa Jepang); Distrik Shinjuku (新宿区): usulan perubahan peraturan minpaku (bahasa Jepang); Pemerintah Metropolitan Tokyo: pajak akomodasi mulai 1 April 2027 (bahasa Jepang) (per November 2026).

Sudah memiliki properti di 23 distrik khusus Tokyo? Beri tahu kami lokasi, jenis properti, dan pengaturan pengelolaannya saat ini. Kami akan membalas dengan perkiraan cakupan pengelolaan dan biayanya. Tanyakan tentang pengelolaan.

Bagi Anda yang tinggal di Indonesia (transfer dana, pajak, dan dokumen)

Kami merangkum ketentuan di Indonesia yang perlu Anda periksa sebelum membeli properti di Jepang. Untuk penafsiran hukum Indonesia dan prosedur yang berlaku bagi masing-masing kasus, silakan berkonsultasi dengan bank atau tenaga ahli di Indonesia.

Sumber: Bank Indonesia: Peraturan tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (bahasa Indonesia); Direktorat Jenderal Pajak Indonesia: Undang-Undang Pajak Penghasilan (bahasa Indonesia); Kementerian Keuangan Jepang: Daftar perjanjian perpajakan Jepang; Kementerian Kehakiman Jepang: Informasi bukti alamat bagi warga negara asing yang tinggal di luar Jepang (per November 2026)。

Dari konsultasi awal hingga pembelian dan penjualan di kemudian hari

  1. Konsultasi

    Kirimkan pertanyaan tentang tempat tinggal, struktur kepemilikan, dana, jadwal, dan rencana penyewaan dalam bahasa Indonesia melalui formulir, email, atau LINE. Balasan email pada umumnya diberikan dalam bahasa Jepang atau Inggris selama jam operasional (waktu Jepang). Konsultasi video tersedia dengan janji temu melalui Zoom dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa lain yang didukung oleh takarir terjemahan Zoom (terjemahan simultan).

  2. Perbandingan properti dan arus kas

    Tinjau bersama dokumen, kondisi, biaya operasional, dan asumsi penjualan kembali.

  3. Penawaran

    Sepakati harga dan ketentuan yang akan diajukan, dengan tetap bergantung pada tanggapan penjual.

  4. Penjelasan hal-hal penting dan kontrak

    Spesialis transaksi tanah dan bangunan berlisensi (宅地建物取引士) memberikan penjelasan hal-hal penting yang diwajibkan hukum dalam bahasa Jepang sebelum kontrak dibuat. Kami dapat menjelaskan dan melengkapi isinya dalam bahasa Inggris melalui email. Kontrak dan dokumen penjelasan hal-hal penting kami disiapkan dalam bahasa Jepang, dan teks bahasa Jepang merupakan versi resmi; jika Anda menginginkan juru bahasa, beri tahu kami sebelumnya.

  5. Pelunasan transaksi dan pendaftaran

    Koordinasikan dana dan dokumen yang telah diverifikasi; ahli hukum pendaftaran berlisensi menangani pendaftaran. Pastikan laporan yang wajib disampaikan, seperti laporan FEFTA, dan siapa yang akan menyampaikannya.

  6. Pengelolaan dimulai

    Sepakati serah terima kunci dan catatan penyewaan, pembayaran sewa, laporan bulanan, serta proses persetujuan perbaikan.

  7. Penjualan di kemudian hari

    Tinjau kembali harga, status sewa, utang, pemotongan pajak, dan pajak bersama profesional terkait.

Waktu yang dibutuhkan bergantung pada ketersediaan properti, penjual, pembiayaan, pengesahan dokumen di luar negeri, dan pemeriksaan bank. Persiapan dokumen dapat berjalan bersamaan dengan pencarian properti; penandatanganan kontrak dan pelunasan transaksi merupakan tahapan terpisah. Kami menyusun jadwal khusus untuk setiap transaksi, tanpa menjanjikan penyelesaian dalam jumlah hari tertentu.

Aturan Jepang memperbolehkan penjelasan hal-hal penting dilakukan secara daring melalui video dan dokumen transaksi disampaikan secara elektronik dengan persetujuan Anda. Penggunaannya bergantung pada pihak-pihak yang menangani transaksi Anda. Pastikan persyaratan pemeriksaan identitas, penandatanganan, dan pembayaran dari perantara, ahli hukum pendaftaran berlisensi, serta bank sebelum menganggap kunjungan ke Jepang tidak diperlukan.

Pengaturan pembayaran juga bergantung pada penjual, bank yang terlibat, dan pemberi pinjaman jika ada. Sebelum menandatangani, pastikan rekening pengirim dan penerima, mata uang pelunasan, pemeriksaan transfer, biaya, dan tenggat pembayaran. Jangan menganggap transfer dari luar negeri atau rekening bank Jepang yang baru dibuka akan siap tepat waktu untuk pelunasan transaksi. Transfer dana sesuai aturan valuta asing dan pengiriman uang di negara atau wilayah Anda serta pemeriksaan bank Anda; kami tidak memberikan nasihat untuk menghindari aturan tersebut dan tidak menerima dana yang sumbernya tidak dapat diverifikasi.

Sumber: Undang-Undang Usaha Transaksi Tanah dan Bangunan (宅地建物取引業法), Pasal 35 (bahasa Jepang) (penjelasan yang diwajibkan hukum; pengaturan bahasa kami dijelaskan di atas); MLIT: penjelasan daring dan dokumen elektronik (bahasa Jepang) (per November 2026).

Ouchi Hompo: kontak di Tokyo untuk pertanyaan dalam bahasa Indonesia

Ouchi Hompo Co., Ltd. (株式会社おうち本舗) adalah perusahaan properti berizin di Ogikubo, Tokyo. Kami menangani perantaraan pembelian, penjualan, dan penyewaan di Tokyo, Kanagawa, Saitama, dan Chiba (terutama 23 distrik khusus Tokyo), pembelian properti secara langsung, konsultasi investasi, serta pengelolaan properti sewa di 23 distrik khusus Tokyo. Kami bekerja sama dengan konsultan pajak berlisensi dan ahli hukum pendaftaran berlisensi mitra. Direktur Utama Seita Sukisaki (鋤先 星汰) memiliki gelar MBA dari Universitas Tsukuba dan juga menjabat sebagai Direktur Utama revot Inc.

Konsultasi tidak dikenai biaya. Komisi perantaraan hanya dibayarkan ketika transaksi berhasil disepakati, dalam batas yang ditetapkan hukum; pajak konsumsi berlaku, termasuk bagi klien yang tinggal di luar Jepang.

Didirikan pada 19 November 2021. Izin usaha perantaraan properti: Gubernur Tokyo (1) No. 107338. Nomor badan hukum: 2011101097022. Alamat: 4-32-25-501 Ogikubo, Suginami-ku, Tokyo 167-0051. Pertemuan di kantor hanya dengan janji temu; kunjungan tanpa janji tidak diterima. Profil perusahaan (bahasa Jepang).

Anda dapat menulis kepada kami dalam bahasa Indonesia melalui formulir, email, atau LINE. Balasan email pada umumnya diberikan dalam bahasa Jepang atau Inggris selama jam operasional (waktu Jepang). Konsultasi video tersedia dengan janji temu melalui Zoom dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa lain yang didukung oleh takarir terjemahan Zoom (terjemahan simultan). Email: contact@ouchi-hompo.com. Jam operasional: hari kerja 11:00–20:00; akhir pekan dan hari libur nasional Jepang 10:00–19:00 waktu Jepang (JST), di luar masa tutup akhir tahun dan Tahun Baru.

Hubungi kami secara tertulis dalam bahasa Indonesia

Anda dapat menulis kepada kami dalam bahasa Indonesia melalui formulir ini, email, atau LINE. Nama panggilan diperbolehkan. Kami pada umumnya membalas melalui email dalam bahasa Jepang atau Inggris selama jam operasional (waktu Jepang).

Kami menggunakan informasi yang Anda kirim untuk membalas dan menangani pertanyaan Anda. Formulir ini juga mencatat halaman awal kunjungan Anda, situs yang merujuk Anda jika ada, dan halaman yang Anda kunjungi sebelumnya. Kebijakan privasi kami tersedia dalam bahasa Jepang; untuk pertanyaan privasi dalam bahasa Inggris, kirim email ke contact@ouchi-hompo.com.

Lebih suka berkirim pesan? Tambahkan akun resmi LINE kami @ouchihompo. Anda dapat menulis kepada kami dalam bahasa Indonesia melalui formulir, email, atau LINE. Balasan email pada umumnya diberikan dalam bahasa Jepang atau Inggris selama jam operasional (waktu Jepang). Konsultasi video tersedia dengan janji temu melalui Zoom dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa lain yang didukung oleh takarir terjemahan Zoom (terjemahan simultan). Telepon (hanya bahasa Jepang): +81-50-5527-1888 (selama jam operasional, JST).

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah saya membeli apartemen di Tokyo tanpa tinggal di Jepang?
Ya. Nonresiden pada umumnya dapat membeli, dan status penduduk tetap tidak diperlukan untuk memiliki properti. Pembatasan khusus properti, pemeriksaan identitas, aturan pembayaran, dan pelaporan tetap berlaku, sedangkan pinjaman merupakan persoalan tersendiri.
Apakah memiliki properti di Jepang memberi saya visa?
Tidak. Membeli atau memiliki properti tidak memberikan visa atau status izin tinggal. Status izin tinggal bergantung pada kegiatan Anda di Jepang atau status pribadi Anda dan harus diajukan secara terpisah. Kami dapat memperkenalkan Anda kepada mitra ahli administrasi hukum berlisensi (gyōsei shoshi), yaitu tenaga profesional berkualifikasi nasional di Jepang yang menangani prosedur administratif, untuk pengajuan status izin tinggal. Ahli administrasi hukum tersebut menangani dokumen dan prosedur permohonannya.
Apa yang berubah bagi pembeli nonresiden pada 2026?
Sejak 1 April 2026, setiap pembelian hak milik oleh nonresiden, termasuk rumah untuk digunakan sendiri, wajib dilaporkan berdasarkan FEFTA dalam 20 hari; pemilik wajib mendaftarkan perubahan nama atau alamat dalam dua tahun; dan pemilik kondominium di luar negeri dapat menunjuk pengelola di Jepang. Sejak 1 Oktober 2026, komisi perantaraan properti Jepang dikenai pajak konsumsi meskipun klien berada di luar negeri, dan sejak 5 Oktober 2026 pembeli perorangan memberikan informasi kewarganegaraan saat pendaftaran. Rancangan undang-undang untuk memperketat Undang-Undang Tanah Penting diajukan pada 23 Oktober 2026 dan belum disahkan per 16 November 2026.
Apakah Jepang melarang warga asing membeli properti?
Tidak. Per 16 November 2026, tidak ada undang-undang Jepang yang berlaku maupun rancangan undang-undang di Parlemen yang membatasi pembelian properti berdasarkan kewarganegaraan pembeli. Rancangan perubahan Undang-Undang Tanah Penting yang diajukan pada 23 Oktober 2026 belum disahkan per 16 November 2026. Jika disahkan, izin hanya akan diwajibkan di kawasan pembatasan yang ditetapkan di sekitar fasilitas yang sangat penting dan di pulau perbatasan tak berpenghuni; keputusan akan didasarkan pada hubungan dengan pemerintah atau militer asing, bukan kewarganegaraan, dan pembeli Jepang juga akan tercakup. Secara terpisah, sebagian pengembang kondominium baru membatasi jumlah unit per pembeli dan penjualan kembali sebelum serah terima; ketentuan ini merupakan syarat kontrak, bukan undang-undang nasional.
Bahasa apa yang dapat saya gunakan untuk menghubungi Anda?
Anda dapat menulis kepada kami dalam bahasa Indonesia melalui formulir, email, atau LINE. Balasan email pada umumnya diberikan dalam bahasa Jepang atau Inggris selama jam operasional (waktu Jepang). Konsultasi video tersedia dengan janji temu melalui Zoom dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa lain yang didukung oleh takarir terjemahan Zoom (terjemahan simultan). Pertanyaan melalui telepon hanya dilayani dalam bahasa Jepang. Kontrak dan dokumen penjelasan hal-hal penting kami disiapkan dalam bahasa Jepang, dan teks bahasa Jepang merupakan versi resmi: spesialis berlisensi memberikan penjelasan yang diwajibkan hukum dalam bahasa Jepang, dan kami dapat menjelaskan serta melengkapinya dalam bahasa Inggris melalui email. Beri tahu kami sebelumnya jika Anda menginginkan juru bahasa.
Bisakah saya menyelesaikan pembelian tanpa datang ke Jepang?
Hal tersebut mungkin dapat dilakukan. Aturan Jepang memperbolehkan penjelasan hal-hal penting secara daring dan penyampaian dokumen secara elektronik dengan persetujuan Anda, dan dokumen pendaftaran dapat disahkan di negara Anda. Perlu atau tidaknya kunjungan tetap bergantung pada persyaratan pemeriksaan identitas, penandatanganan, dan pembayaran dari perantara, ahli hukum pendaftaran berlisensi, serta bank, sehingga pastikan semuanya sebelum mengambil keputusan.
Apakah 20,42% merupakan pajak akhir atas sewa saya?
Tidak. Angka tersebut pada umumnya merupakan pemotongan pajak yang diperhitungkan sebagai kredit terhadap pajak yang dihitung dalam pelaporan pajak Anda di Jepang, dan kelebihan pembayaran dapat dikembalikan. Penyewa perorangan yang menyewa properti sebagai tempat tinggal bagi dirinya atau kerabatnya tidak melakukan pemotongan.
Apakah 10,21% akan dipotong saat saya menjual?
Pada umumnya ya, jika Anda adalah penjual nonresiden. Pengecualian berlaku jika harganya JPY 100 juta atau kurang dan pembeli perorangan membeli properti sebagai tempat tinggal bagi dirinya atau kerabatnya. Jumlah yang dipotong diperhitungkan sebagai kredit dalam pelaporan pajak Anda di Jepang.
Bisakah Anda mengelola hanya satu apartemen milik orang yang tinggal di luar negeri?
Ya, untuk properti di 23 distrik khusus Tokyo. Pengaturan pembayaran sewa disepakati sebelum Anda menunjuk kami; jika Anda ingin sewa dibayarkan ke rekening luar negeri, kami terlebih dahulu memastikan apakah hal itu dapat dilakukan, mekanismenya, dan biaya banknya. Biaya pengelolaan sekitar 5% dari sewa, dengan penawaran biaya untuk setiap properti.
Bisakah Anda menangani pelaporan pajak dan pendaftaran saya?
Ouchi Hompo dapat bertindak sebagai perwakilan urusan pajak Anda (nōzei kanrinin), dengan biaya yang ditawarkan secara individual. Konsultan pajak berlisensi mitra kami menangani perhitungan dan pelaporan pajak individual, sedangkan ahli hukum pendaftaran berlisensi mitra kami menangani pendaftaran. Penunjukan profesional ini terpisah dari layanan perantaraan atau pengelolaan, dan kami menjelaskan pembagian tugas sebelum Anda melanjutkan.
Apa yang perlu saya kirim untuk pertanyaan pertama?
Negara tempat tinggal, perkiraan anggaran, area Tokyo yang diinginkan, dan apakah Anda ingin membeli, mengelola, atau menjual sudah cukup untuk memulai. Anda boleh menggunakan nama panggilan; dokumen identitas resmi diminta kemudian.

Diterbitkan: 2026-11-10 / Terakhir diperbarui: 2026-11-17

Hubungi kami dalam bahasa Indonesia

Beri tahu kami anggaran, rencana waktu, dan tujuan Anda: membeli, mengelola, atau menjual properti. Anda boleh menulis dalam bahasa Indonesia. Kami akan membalas melalui email pada jam operasional di Jepang, pada umumnya dalam bahasa Jepang atau Inggris. Anda boleh menggunakan nama panggilan.

Konsultasi gratis. Kami tidak melakukan panggilan penawaran berulang kali, dan Anda dapat menolak cukup dengan satu pesan singkat.